Menurut Uud 1945 Amandemen Salah Satu Tugas Mpr Kecuali

Kata-Kata Pembuka

Halo selamat datang di Informatif.id. Pada artikel kali ini, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam tata negara Indonesia, yaitu tentang tugas-tugas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Seperti diketahui, MPR memegang peran krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia dan memiliki beberapa tugas pokok yang diatur dalam UUD 1945. Namun, ada satu tugas tertentu yang tidak termasuk dalam amanat konstitusi yang telah diamendemen. Apa itu?

Pendahuluan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara yang berada di puncak hierarki lembaga kenegaraan Indonesia. MPR memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting, terutama dalam hal mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, MPR juga berperan dalam memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Tugas-tugas MPR diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 3. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk:

1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan negara, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen ini juga berdampak pada tugas dan wewenang MPR. Salah satu tugas yang tidak lagi menjadi kewenangan MPR pasca amandemen adalah:

Tugas MPR yang Dikecualikan Pasca Amandemen

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUD 1945 yang telah diamendemen, salah satu tugas MPR yang dikecualikan adalah:

Menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

GBHN merupakan penjabaran dari tujuan dan pembangunan nasional yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR bertugas menyusun GBHN untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, pasca amandemen, tugas penyusunan GBHN dihapuskan.

Penghapusan tugas penyusunan GBHN ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

1. GBHN dianggap tidak efektif dalam mengarahkan pembangunan nasional karena bersifat terlalu umum dan tidak operasional.
2. Pemerintah dan DPR dianggap lebih representatif dalam mewakili aspirasi rakyat dan lebih memahami kebutuhan pembangunan nasional.
3. Penyusunan GBHN yang dilakukan oleh MPR dinilai dapat menghambat proses pembangunan karena terlalu birokratis dan memakan waktu yang lama.

Kelebihan Penghapusan Tugas Penyusunan GBHN

Penghapusan tugas penyusunan GBHN oleh MPR memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Proses pembangunan nasional menjadi lebih fleksibel dan adaptif karena tidak terikat oleh GBHN yang bersifat kaku.
2. Pemerintah dan DPR memiliki otoritas yang lebih kuat dalam menentukan arah pembangunan nasional.
3. Proses perencanaan dan penganggaran pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif karena tidak perlu melalui mekanisme penyusunan GBHN yang panjang.

Kekurangan Penghapusan Tugas Penyusunan GBHN

Meski memiliki kelebihan, penghapusan tugas penyusunan GBHN oleh MPR juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

1. Kehilangan visi dan arah pembangunan nasional yang komprehensif karena tidak adanya pedoman jangka panjang.
2. Potensi ketidakkonsistenan kebijakan pembangunan karena tidak ada pedoman yang mengikat bagi pemerintah dan DPR.
3. Sulitnya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional karena tidak adanya acuan yang jelas.

Alternatif Pengganti Penyusunan GBHN

Untuk mengatasi kekurangan yang muncul akibat penghapusan tugas penyusunan GBHN, pemerintah telah mengembangkan beberapa alternatif, antara lain:

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
• Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN)
• Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)

Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dan DPR dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti GBHN, dokumen-dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan negara.

Tabel Ringkasan

Tugas MPR Sebelum Amandemen	Tugas MPR Pasca Amandemen
Menyusun GBHN	Tidak lagi menjadi kewenangan MPR
Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden	Masih menjadi kewenangan MPR
Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan	Masih menjadi kewenangan MPR

FAQ

1. Apa saja tugas utama MPR berdasarkan UUD 1945 yang telah diamendemen?
2. Mengapa tugas penyusunan GBHN dihapuskan dari kewenangan MPR?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan penghapusan tugas penyusunan GBHN oleh MPR?
4. Apa saja alternatif pengganti penyusunan GBHN yang dikembangkan oleh pemerintah?
5. Bagaimana peran MPR dalam memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden?
6. Bagaimana MPR melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan?
7. Apakah MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD selain melalui proses amandemen?
8. Apa saja dampak dari penghapusan tugas penyusunan GBHN terhadap pembangunan nasional?
9. Bagaimana memastikan konsistensi kebijakan pembangunan tanpa adanya GBHN yang mengikat?
10. Apakah penghapusan tugas penyusunan GBHN berarti bahwa MPR tidak lagi berperan dalam memberikan visi dan arah pembangunan nasional?
11. Bagaimana mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional tanpa adanya GBHN sebagai acuan yang jelas?
12. Apakah alternatif pengganti penyusunan GBHN dapat berfungsi seefektif GBHN dalam memberikan arahan pembangunan nasional?
13. Bagaimana mengoptimalkan peran alternatif pengganti penyusunan GBHN agar dapat memberikan pedoman pembangunan yang komprehensif?

Kesimpulan

Penghapusan tugas penyusunan GBHN dari kewenangan MPR merupakan salah satu perubahan penting yang terjadi pasca amandemen UUD 1945. Perubahan ini memiliki dampak