Selamat Datang di Informatif.id!
Selamat datang di informatif.id, situs yang menyediakan informasi lengkap dan terpercaya seputar berbagai topik menarik, termasuk hukum. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah. Sebagai sumber pengetahuan hukum yang dapat diandalkan, kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembaca setia kami. Mari simak secara detail penggolongan hukum menurut sumbernya berikut ini.
Pendahuluan
Penggolongan hukum menurut sumbernya adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengategorikan hukum berdasarkan asal atau sumbernya. Proses ini sangat penting dalam upaya pemahaman hukum secara menyeluruh. Melalui penggolongan ini, kita dapat memahami bahwa sumber hukum bisa berasal dari berbagai macam sumber yang berbeda.
Selain untuk memudahkan pemahaman, penggolongan hukum menurut sumbernya juga memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Dalam artikel ini, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mari kita bahas satu per satu.
Kelebihan Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya
1. Penggolongan ini memberikan struktur yang jelas dalam menyusun hukum, sehingga mempermudah pengguna hukum untuk mencari dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Dengan penggolongan ini, pengguna hukum dapat memahami landasan dan asal muasal dari setiap peraturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengetahui kekuatan dan keabsahan hukum tersebut.
3. Penggolongan hukum menurut sumbernya juga memungkinkan adanya perbandingan dan analisis hukum antara negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam mempelajari hukum secara global.
4. Dengan mengetahui sumber hukum yang digunakan, pengguna hukum dapat menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan hukum. Mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada sumber yang valid dan memiliki otoritas.
5. Penggolongan ini juga membantu dalam menentukan struktur badan hukum di suatu negara. Dengan mengetahui sumber hukum yang dominan, negara dapat mengatur lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menghasilkan dan menegakkan hukum.
6. Penggolongan hukum menurut sumbernya membantu mencegah terjadinya kesewenangan dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dengan adanya penggolongan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
7. Terakhir, penggolongan ini juga mempermudah dalam pembelajaran hukum. Dalam dunia pendidikan, penggolongan hukum menurut sumbernya menjadi landasan dalam pemahaman hukum yang lebih baik.
Kekurangan Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya
1. Penggolongan ini terkadang menghadapi kendala dalam menentukan sumber hukum yang tepat. Dalam beberapa kasus, sumber hukum dapat berasal dari kombinasi berbagai sumber, sehingga penggolongan menjadi cukup kompleks.
2. Sumber hukum yang diakui oleh suatu negara dapat berbeda dengan sumber hukum yang berlaku di negara lain. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi hukum antara negara-negara yang berbeda.
3. Penggolongan hukum menurut sumbernya terkadang sulit untuk mempertimbangkan perkembangan dan tuntutan zaman. Sumber hukum yang diterima dahulu mungkin tidak lagi relevan di era modern ini. Oleh karena itu, penggolongan ini perlu dilakukan secara terus-menerus agar tetap relevan.
4. Beberapa sumber hukum memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan sumber lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam keabsahan hukum dan memberikan sumber hukum tertentu kekuasaan yang lebih besar.
5. Penggolongan hukum menurut sumbernya hanya melihat aspek formal hukum, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor non-legal yang juga mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan hukum.
6. Penggolongan ini tidak memperhatikan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang ada di suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran hukum yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan realita masyarakat setempat.
7. Terakhir, penggolongan ini tidak memberikan kesempatan untuk munculnya inovasi hukum. Pengikatan pada sumber hukum yang sudah ada dapat menghambat munculnya aturan-aturan baru yang lebih relevan dan efektif.
| Tipe Sumber Hukum | Definisi | Contoh |
|---|---|---|
| Sumber Hukum Materiil | Sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas legislatif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. | Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Jasa Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nusantara Tanjung Perak. |
| Sumber Hukum Formil | Sumber hukum yang berkaitan dengan cara dan prosedur pemenuhan dan penegakan hukum, seperti putusan pengadilan, keputusan administrasi, dan perjanjian internasional. | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/PID.SUS/2022 tentang Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pembentukan Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah, Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Terhadap Korban Perang, Perjanjian Paris Agreement tentang Perubahan Iklim. |
| Sumber Hukum Pikiran | Sumber hukum yang berasal dari karya tulis atau hasil pemikiran dari para ahli hukum, seperti doktrin, pendapat hukum, dan komentar-komentar terhadap peraturan perundang-undangan. | Buku “Hukum dan Masyarakat” karya Satjipto Rahardjo, artikel ilmiah “Pemisahan Kekuasaan dalam Perspektif Konstitusi” karya Jimly Asshiddiqie, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-VII/2009. |
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa saja yang menjadi sumber hukum di Indonesia?
Sumber hukum di Indonesia terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat dan karya tulis para ahli hukum.
Penggolongan hukum menurut sumbernya penting untuk memahami asal muasal dan keabsahan setiap peraturan hukum yang berlaku.
3. Bagaimana cara menentukan sumber hukum yang berlaku di suatu negara?
Sumber hukum yang berlaku di suatu negara ditentukan oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut, misalnya sistem hukum civil law atau common law.
4. Apa perbedaan antara sumber hukum formil dan sumber hukum materiil?
Sumber hukum formil berkaitan dengan cara dan prosedur pemenuhan dan penegakan hukum, sedangkan sumber hukum materiil berkaitan dengan isi atau materi hukum itu sendiri.
5. Apakah sumber hukum akan selalu sama di setiap negara?
Tidak, setiap negara dapat memiliki sumber hukum yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut.
6. Apakah pandangan para ahli hukum dapat dijadikan sumber hukum resmi?
Tidak, pandangan para ahli hukum hanya dapat dijadikan sebagai panduan atau referensi dalam menginterpretasikan hukum yang berlaku.
Penggolongan hukum menurut sumbernya memiliki kekurangan karena sulitnya menentukan sumber hukum yang tepat dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor non-legal yang mempengaruhi hukum.
Kesimpulan
Dalam penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain memberikan struktur, memahami asal muasal hukum, membandingkan hukum antara negara, menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan, menentukan struktur badan hukum, mencegah kesewenangan, dan membantu dalam pembelajaran. Namun, kekurangannya termasuk sulit menentukan sumber yang tepat, perbedaan pemahaman hukum antar negara, kesulitan mempertimbangkan perkembangan zaman, ketimpangan keabsahan hukum, tidak mempertimbangkan faktor non-legal, ketidaksesuaian dengan budaya masyarakat, dan hambatan inovasi hukum.
Dalam tabel di atas, dapat dilihat tipe-tipe sumber hukum yang sering digunakan dalam penggolongan ini, yaitu sumber hukum materiil, sumber hukum formil, dan sumber hukum pikiran.
Kami berharap artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah. Pahami dengan cermat setiap sumber hukum yang ada agar dapat menerapkan hukum dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih telah membaca artikel ini!
Disclaimer
Artikel ini disusun berdasarkan penelitian dan referensi dari sumber-sumber yang terpercaya. Namun, penulis tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin timbul akibat penggunaan informasi yang disajikan dalam artikel ini. Pembaca diharapkan menggunakan informasi ini dengan bijak dan memverifikasi serta mengkonsultasikannya pada sumber yang lebih kredibel jika diperlukan.
